Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021
DOI:
https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.20Keywords:
Pararel Investigation, PPNS KLHK, TPPUAbstract
Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara komprehensif bentuk gabungan investigasi (Pararel Investigation) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari Tindak Pidana Lingkungan. Kajian ini juga akan menguji relevensi dan efektivitas penerapan Pararel Investigation yang selaras dengan penambahan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Konsentrasi yang digunakan adalah pemaknaan konsepsi penambahan kewenangan PPNS untuk menyidik TPPU sekaligus memberikan tawaran mekanisme sebagai tindak lanjutnya. Mekanisme yang ditawarkan selaras dengan asas penyidikan TPPU dengan memaksimalkan sistem yang telah ada. Kajian ini disajikan melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan olahan data sekunder dengan didukung oleh berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan untuk menentukan keabsahan yuridis, konseptual sebagai kerangka paragdimatik, dan perbandingan untuk menentukan mekanisme yang efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan legalisasi Pararel Investigation sekaligus gambaran implementasinya di Indonesia. Disamping itu, juga memberikan ukuran pasti bagi peranan dan evektifitas dalam penegakan hukumnya.
Downloads
References
Ali, A. (2017). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpru-dence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana
Adwani, A., & Sulaiman, S. (2020). Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(3), 531-546. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18031
Andreozzi dkk. (2015). The Threat Parallel Investigation: When Civil Isn’t Civil. Diperoleh: The Tax Adviser.
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pember-antasan Korupsi Republik Indonesia. (2015). Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehu-tanan Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Pena-tausahaan Kayu. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
Hairi, P. J. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyi-dikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 12(2), 161-180. https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2358
Hakim, I. (2009). Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: sebuah terobo-san dalam menata kembali konsep pengelolaan hutan lestari. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 6(1). https://doi.org/10.20886/jakk.2009.6.1.%25p
Kardianto, I. P. (2015). Investigation In Money Laundry Criminal Act. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 3(3). http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i9.270
Mardiansyah, dkk. (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Tindak Pidana Kehutanan Sebagai Tindak Pidana Asal (TPA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berisiko Tinggi. Jakarta: OJK
Putusan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVI/2018 Tahun 2018
Putusan Mahkamah Konstitusi No 15/PUU-XIX/2021 Tahun 2021
Putusan Pengadilan Negeri Sorong No: 145/PID.B/2013/PN.SRG
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr
Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 1010/Pid.B/LH/2019/PN.Plg
Saepudin, A., Muryantini, S., & Maghfiroh, H. D. (2020). Kebijakan Indonesia dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Wido-do. Eksos LPPM, 2(2), 166-177, doi: 103.23.20.161.
Soerjono, S. (2008) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
Syakur, S., et al. (2018). Kompilasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPATK
Tim Penyusun. (2021) Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Jakarta: PPATK
Tim Penyusun. (2021). Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Januari 2021. Jakarta: PPATK
Tim Perumus Hanjar Dikbangspes Perwira Pertama Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Lemdiklat Polri. (2021). Hanjar Pendidikan Polri Penyelidikan TPPU. Jakarta: Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Polri
Tim Riset PPATK. (2021). Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan. Jakarta: PPATK-KLHK-POLRI
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Ta-hun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.
Yanuar, M. A. (2021). Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia. Nagari Law Review, 5(1): 23-40. DOI: https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021.
Yanuar, M. A. (2021). Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Ter-dakwa Baasta Siahaan. Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2021. Jakarta: PPATK
Yanuar, M. A. (2020). Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Inde-pendent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. Jurnal Konstitusi, 16(4): 721-739, doi: Prefix 10.31078
Yanuar, M. A. (2021). The Environment and Forestry Investigators’ Authority in Money Laundering Offenses. Corruptio, 2(2): 83-98. DOI: https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2348
Yanuar, M. A. & Kristian, O. Y. (2021). Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Ali Honopiah. Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Edisi Tahun 2021. Jakarta: PPATK
Yanuar, M. A. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset. Malang: Setara Press.
Downloads
Submitted
Accepted
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Muthi'ah Maizaroh, Muh. Fikran Sena, Khulaifi Hamdani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
