Mutual Legal Assistance as an Instrument for the Eradication of Transnational Crime in the Field of Taxation

Muhammad Syammakh Daffa Alghazali Alghazali; Abdhy Walid Siagian

doi:10.59593/amlcft.2024.v3i1.66

Penulis

Muhammad Syammakh Daffa Alghazali Alghazali Fakultas Hukum, Universitas Andalas https://orcid.org/0009-0007-6010-5372
Abdhy Walid Siagian Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

DOI:

https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v3i1.66

Kata Kunci:

Kejahatan Transnasional, Mutual Legal Assistance, TPPU, Penggelapan Pajak

Abstrak

Peredaran uang gelap masih menjadi kekhawatiran Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Salah satu sumber dari uang gelap yang beredar di Negara Indonesia berasal dari penggelapan pajak dimana sumbernya dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Penggelapan pajak sejatinya tidak terpisahkan dengan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan suatu kejahatan sophisticated dan memerlukan perlakuan khusus dalam penindakannya. Penelitian ini mencoba mengkaji Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai instrumen dalam penegakan hukum pada penggelapan pajak lintas negara. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach dan conceptual approach, serta bersifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan kejahatan penggelapan pajak tidak dapat dipisahkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dapat dijalankan lintas negara. Untuk mengatasi hal tersebut, MLA menjadi salah satu rekomendasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dari tindak pidana perpajakan transnasional di Indonesia. Sayangnya, pendekatan MLA ini belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien disebabkan Indonesia belum memiliki regulasi yang kuat terkait dengan perampasan aset.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Achmad, Ruben. "Criminal Law Aspects in Tax Crimes (Indonesian: Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan)." Jurnal Hukum Doctrinal 1, no. 2 (2016): 6.

Adriani, Pieter. "Het Belastingrecht Zijn Grondslagen En Onwikkeling." In Amsterdam: L.J. Veen's, 2. Amsterdam, 1948.

Adyan, Antory Royan. "Criminal Law Enforcement Against Criminal Acts in the Field of Taxation (Indonesian: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan)." Jurnal Pranata Hukum 2, no. 2 (2007): 89.

Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa, Fajri Kurniawan, dan Afdhal Fadhila. "Determination of Efforts to Recover State Financial Losses Through the Role of the Prosecutor's Office in the Confiscation of Assets for Corruption Crimes (Indonesian: Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi)." Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 7 (2020): 345.

Arifki, Nindi Achid, dan Ilima Fitri Azmi. "Tax Evasion in the Discourse of Money Laundering Crimes (Indonesian: Penghindaran Pajak Dalam Diskursus Tindak Pidana Pencucian Uang)." Jurnal Pandecta 15, no. 2 (2020): 168.

Arsyad, Apriliani. "Juridical Analysis of Law Enforcement of Money Laundering Crimes (Indonesian: Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang)." Universitas Jambi, 2014.

Astuti, Titiek Puji, and Y. Anni Aryani. "Tax Avoidance Trends of Manufacturing Companies in Indonesia Listed on the IDX in 2001-2014 (Indonesian: Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014)." Jurnal Akuntansi 10, no. 3 (2016): 373. https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4

Atmasasmita, Romli. Kapita Selekta Criminal Law and Criminology (Indonesian: Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi). Bandung: Mandar Maju, 1995.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. "Criminal Proof of Origin Related to Money Laundering (CAML) in Corruption Cases in Indonesia (Indonesian: Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia)," 2019.

Basri, Yuswar Zainul. State Finance and External Debt Policy Analysis (Indonesian: Keuangan Negara Dan Analisa Kebijakan Utang Luar Negeri). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Bola, Mustafa, and Romi Librayanto. "Correlation of the decision of the judge of the first instance, the appellate level, and the cassation level (a study of the school of legal thought) (Indonesian: Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum))." Hasanuddin Law Review 1, no. 1 (2015): 40. https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38

Brotodihardjo, R. Santoso. Introduction to Tax Law (Indonesian: Pengantar Ilmu Hukum Pajak). Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Crumbley, D. Larry, Jack P. Friedman, and Susan B. Andrers. Dictionary of Text Terms. Indiana: Barron's Educational Series, 1994.

Djafar, Saidi Muhammad, dan Djafar Eka Merdekawati. State Financial Law: Theory And Practice (Indonesian: Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Effendy, Marwan. Discretion, Legal Discovery, Corporations, and Tax Amnesty in Law Enforcement (Indonesian: Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum). Jakarta: Referensi, 2012.

Fathurrahman, Ayief. "Indonesia's Fiscal Policy in the Perspective of Islamic Economics: A Case Study in Poverty Alleviation (Indonesian: Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan)." Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan 13, no. 1 (2012): 72.

Fahrojih, Ikhwan. Criminal Procedure Law for Corruption (Indonesian: Hukum Acara Pidana Korupsi). Malang: Setara Press, 2016.

FATF Recommendations, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf, Dikunjungi pada 1 Oktober 2022, Pukul 12.16 WIB. https://doi.org/10.19035/nal.2022.16.2.1

FATF, History of the FATF, diakses dari https://www.fatf-gafi.org/about/historyofthefatf/#d.en.3157. Dikunjungi pada 25 September 2022.

Hiariej, Edward Omar Sharif. "Principles of Lex Specialis Systematis and Criminal Law (Indonesian: Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana)." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (2021): 7. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12

Hiariej, Edward Omar Sharif . "Lex Specialis in Criminal Law (Indonesian: Lex Specialis Dalam Hukum Pidana)." KOMPAS. Jakarta, 2018

Indriati, Noer. "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATS) as an Instrument for the Eradication of International Crime (Indonesian: Mutual Legal Assistance Treaties (Mlats) Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional)." Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9, no. 2 (2004): 106. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.218

International Monetary Fund. "Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering." Background Paper, 2001. https://doi.org/10.5089/9781498328104.007

Komariah, Rukiah. "Tax Crimes in Tax Avoidance, Irregularities, Fraud and Tax Fraud (Indonesian: Tindak Pidana Perpajakan Dalam Penghindaran, Penyimpangan, Penipuan Serta Pemalsuan Pajak)." Jurnal Legislasi Indonesia 3, no. 4 (2006): 2.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Strengthening Evidence of Money Laundering in Corruption Cases in Indonesia (Indonesian: Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia)," 2019. https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidanapencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia,Dikunjungi pada 10 Oktober 2022

Kusumaatmadja, Mochtar. Legal Concepts in Development (Indonesian: Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan). Bandung: Alumni, 2002.

Larsson, Bengt. "What Is 'economic' about 'Economic Crime'?" In White-Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials, The National Council for Crime Prevention. Sweden, 2001.

Mahkamah Agung. Money Laundering Academic Papers (Indonesian: Naskah Akademis Money Laundering (2006)).

Mahkamah Konstitusi. Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XIII/2015 (2015) (Indonesian: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 (2015)).

Manan, Bagir. The Role of Law Towards and in New Indonesia (Indonesian: Peranan Hukum Menuju dan Dalam Indonesia Baru). Makalah disampaikan pada Musyawarah Nasional KAHMI, Surabaya, 2000Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. Introduction to Legal Research (Indonesian: Pengantar Penelitian Hukum). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mudzakkir. "A Study of Law No. 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters (Indonesian: Kajian Terhadap UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)," 2012.

---. "Criminal Law Regulation in the Field of Taxation and Its Relationship with General and Special Criminal Law (Indonesian: Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus)." Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 1 (2011): 48.

Mulyani, Sri. "Declaration of Tax Amnesty (Indonesian: Deklarasi Pengampunan Pajak)," 2016. https://www.nusakini.com/news/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional.

Merriam Webster,. "Plain Meaning Rule," n.d. https://www.merriam-webster.com/legal/plain meaning rule.

Academic Manuscript of the Bill on the Confiscation of Criminal Assets (2012) (Indonesian: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (2012)).

Nurchalis. "The Effectiveness of Criminal Sanctions in the Law on General Provisions of Taxation in Overcoming Corporate Tax Avoidance (Indonesian: Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi)." Jurnal Hukum Dan Peradilan 7, no. 1 (2018): 39. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.23-44

Parthiana, I Wayan. International Criminal Law and Extradition (Indonesian: Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi). Bandung: Yrama Widya, 2004.

Pohan, Chairil Anwar. Tax Management, Strategic Planning and International Business, and Extradition (Indonesian: Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Serta Bisnis). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Legal Evaluation Analysis Related to Global and Regional Cooperation in the Context of Law Enforcement (Indonesian: Analisa Evaluasi Hukum Terkait Dengan Kerjasama Global Dan Regional Dalam Rangka Penegakan Hukum)." Jakarta, 2017.

Samuel, Linda M. "Financial Transaction Reporting and Analysis Center (Indonesian: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan)." In Implementation of Presentation on the Asset Forfeiture System in the United States and Discussion on the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia (Indonesian: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat Dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Di Indonesia), 2. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008.

Saidi, Muhammad Djafar & Eka Merdekawati Djafar, State financial law: theory and practice (Indonesian: Hukum keuangan negara: teori dan praktik), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Saidi, Muhammad Djafar. Crimes in the Field of Taxation (Indonesian: Kejahatan di Bidang Perpajakan) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)Siahaan, Marihot Pahala. Hukum Pajak Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sinaga, Niru Anita. "Tax Reform in the Context of Increasing Tax State Revenue (Indonesian: Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara)." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 1 (2017): 13.

Smith, Ian, Tim B. Owen, and Andrew. Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery. United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003.

Soekanto, Soerjono. Introduction to Legal Research (Indonesian: Pengantar Penelitian Hukum). Jakarta: UI Press, 2014.

Soemitro, Rochmat. Brief Introduction to Tax Law (Indonesian: Pengantar Singkat Hukum Pajak). Bandung: PT Eresco, 1992.

Suandy, Early. Tax Planning (Indonesian: Perencanaan Pajak). Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Sudarto, Tongat. Fundamentals of Indonesian Criminal Law in the Perspective of Reform (Indonesian: Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan). Malang: UMM Press, 2009.

Sumarsan, Thomas. Indonesian Taxation (Indonesian: Perpajakan Indonesia). Jakarta: PT. Indeks, 2010.

"Overview of Predicate Crime (Indonesian: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime))," 2017. https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia.

Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters (2006) (Indonesian: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (2006)).

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (1981) (Indonesian: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981)).

Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. (2010). (Indonesian: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010)).

United Nations against Transnational Organized Crime (n.d.).

UNODC. "United Nations Office on Drugs and Crime." Jakarta, 2009.

Yanuar, Muh. Afdal. "Discourse Between the Position of Money Laundering as an Independent Crime and as a Follow-up Crime After the Constitutional Court Decision Number 90/PUU XIII/2015 (Indonesian: Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU XIII/2015)." Jurnal Konstitusi 16, no. 4 (2019): 725. https://doi.org/10.31078/jk1643

Yanuar, Purwarning M. Return of Assets Proceeds of Corruption (Indonesian: Pengembalian Aset Hasil Korupsi). Bandung: PT. Alumni, 2007.

Yoserwan. "Secondary Functions of Criminal Law in Countering Tax Crimes (Indonesian: Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan)." Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 20, no. 2 (2020): 175. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.165-176

Yusuf, Muhammad. Seizing Corruptors' Assets: Solutions to Eradicate Corruption in Indonesia (Indonesian: Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013.