Menyelamatkan Hutan melalui Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum terhadap Financial Backers

Abstrak

Laporan internasional menunjukkan korelasi antara pembiayaan dengan deforestasi. Penegakan hukum belum sepenuhnya menyentuh pemodal dan penerima manfaat. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan regulasi progresif yang mengatur pemidanaan terhadap kegiatan mendanai perusakan hutan, namun delik tersebut relatif jarang digunakan oleh penegak hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi kasus. Tujuan kajian adalah membedah konsep pemidanaan mendanai perusakan hutan serta menggali strategi penerapan pembiayaan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan mendanai perusakan hutan harus dilakukan dengan membuktikan unsur kesalahan, yakni unsur kesengajaan bagi orang perseorangan dan setidaknya culpa lata bagi korporasi. Untuk menerapkan pembiayaan berkelanjutan, strategi bagi lembaga keuangan yaitu penguatan sistem prinsip mengenali pengguna jasa, monitoring dan audit secara aktif dan berkesinambungan, serta kolaborasi lintas sektor. Lembaga keuangan juga perlu memperkuat kebijakan dan pedoman terkait pembiayaan hijau, anti-pencucian uang, dan anti-deforestasi.  Tantangan pemidanaan mendanai perusakan hutan adalah adanya pelaku usaha yang berlindung dalam perizinan yang lengkap, dan ketiadaan definisi operasional dalam UU Nomor 18 Tahun 2013. Hasil studi kasus memperlihatkan bahwa pemidanaan mendanai perusakan hutan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus secara simultan menjerat pemodal, pelaku perusakan hutan, dan pihak lain yang turut serta.